Pemahaman yang baik tentang legalitas ini sangat penting untuk melindungi usaha, meningkatkan kredibilitas, dan memenuhi kewajiban hukum. Penting untuk dicatat bahwa pemilihan jenis legalitas sangat bergantung pada skala usaha, jumlah modal, jumlah pemilik, dan rencana pengembangan usaha ke depan.
Berikut adalah penjelasan lengkapnya, dimulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks.
Peta Konsep Legalitas UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
Secara umum, legalitas UMKM dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar:
1. Legalitas Dasar/Pokok: Identitas resmi usaha yang wajib dimiliki.
2. Legalitas Bidang Usaha Tertentu: Izin khusus terkait produk atau jasa yang ditawarkan.
3. Legalitas Perpajakan: Kewajiban yang terkait dengan negara.
1. Legalitas Dasar / Pokok Usaha
Ini adalah identitas hukum pertama yang harus dimiliki sebuah usaha.
A. Nomor Induk Berusaha (NIB)
· Apa itu? NIB adalah identitas pokok yang diterbitkan secara elektronik sebagai pengganti multiple identity. NIB berfungsi sebagai:
1. Tanda Daftar Perusahaan.
2. Angka Pengenal Importir (API) (jika berlaku).
3. Akses Kepabeanan.
4. Dasar penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri (IUI) secara otomatis.
· Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021.
· Penerbit: OSS RBA (Online Single Submission Risiko Berbasis Aktivitas).
· Kepada Siapa? Semua pelaku usaha, mulai dari usaha perorangan hingga PT.
· Keuntungan:
· Prosesnya gratis dan sepenuhnya online.
· Satu nomor untuk banyak fungsi (multifungsi).
· Merupakan langkah pertama untuk mendapatkan izin lainnya.
· Kapan Harus Dibuat? Sebelum memulai operasional usaha.
B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
· Apa itu? Izin yang diberikan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (jual beli barang/jasa). Saat ini, SIUP diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan penerbitan NIB melalui sistem OSS.
· Jenisnya: Berdasarkan modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan):
· SIUP Mikro
· SIUP Kecil
· SIUP Menengah
· SIUP Besar
· Fungsi: Penting untuk mengikuti tender, menjadi supplier perusahaan besar, dan ekspor-impor.
C. Izin Usaha Industri (IUI) / Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
· Apa itu? Izin yang diberikan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri (pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi).
· Untuk Usaha Mikro dan Kecil: Biasanya cukup dengan IUMK yang prosesnya lebih sederhana.
· Untuk Usaha Menengah dan Besar: Memerlukan IUI.
· Saat ini, IUI/IUMK juga diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS setelah pengajuan NIB.
2. Bentuk Badan Usaha (Legal Entity)
Ini adalah bentuk hukum yang melindungi aset pribadi dan menentukan tanggung jawab pemilik.
A. Usaha Perorangan (Bukan Badan Hukum)
· Apa itu? Usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang secara pribadi.
· Ciri-ciri:
· Aset pribadi dan aset usaha tidak dipisahkan. Jika usaha bangkrut, hutang usaha dapat ditagih dari harta pribadi.
· Pendiriannya sangat mudah dan tidak memerlukan akta notaris.
· Cocok untuk usaha mikro yang baru mulai dengan risiko kerugian kecil.
· Legalitas: Cukup dengan memiliki NIB.
B. PT Perorangan (Perseroan Terbatas Perorangan)
· Apa itu? Inovasi terbaru berupa PT yang didirikan oleh hanya satu orang sebagai pemegang saham tunggal. Ini adalah bentuk yang sangat direkomendasikan untuk UMKM yang ingin naik kelas.
· Dasar Hukum: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
· Ciri-ciri:
· Memisahkan aset pribadi dan aset perusahaan. Ini adalah keuntungan terbesar. Tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor.
· Modal dasar minimal hanya Rp 1 miliar, dengan modal disetor minimal Rp 0 (Nol Rupiah). Sangat terjangkau.
· Proses pendiriannya relatif mudah dan cepat melalui OSS.
· Kewajiban: Harus dibuatkan Akta Pendirian oleh Notaris (meski pemegang sahamnya satu orang).
C. CV (Commanditaire Vennootschap) / Persekutuan Komanditer
· Apa itu? Persekutuan yang didirikan oleh minimal dua orang, yang terdiri atas:
· Sekutu Aktif (Persero Komplementer): Yang menjalankan usaha dan memiliki tanggung jawab tidak terbatas.
· Sekutu Pasif (Persero Komanditer): Hanya menyertakan modal, tidak terlibat operasional, dan tanggung jawabnya terbatas pada modal yang disetor.
· Kelebihan: Proses pendiriannya lebih mudah dari PT.
· Kekurangan: Sekutu aktif masih menanggung risiko penuh dengan harta pribadinya.
· Cocok untuk: Usaha keluarga atau partnership di mana ada pembagian peran yang jelas.
D. PT (Perseroan Terbatas) Konvensional
· Apa itu? Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
· Ciri-ciri:
· Minimal dimiliki oleh 2 orang (tidak seperti PT Perorangan).
· Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki.
· Struktur organisasi lebih kompleks (Direksi, Komisaris, RUPS).
· Cocok untuk: Usaha yang sudah menengah hingga besar, atau yang berencana mencari investor.
3. Legalitas Bidang Usaha Tertentu
Izin ini diperlukan jika usaha bergerak di bidang yang memiliki risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
· Contoh-contohnya:
· P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga): Untuk usaha di bidang makanan dan minuman dalam kemasan. Diterbitkan oleh BPOM/Dinas Kesehatan setempat. Wajib untuk dijual secara retail.
· Sertifikat Halal: Untuk produk yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Semakin penting seiring dengan kewajiban sertifikasi halal.
· SBU (Sertifikat Badan Usaha): Untuk usaha jasa konstruksi, sebagai tanda pengakuan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
· Izin Edar BPOM: Untuk produk obat-obatan, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
· Izin Reklame: Untuk usaha yang menggunakan papan iklan.
4. Legalitas Perpajakan
Setelah memiliki NIB, usaha secara otomatis terdaftar di sistem perpajakan.
A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
· Untuk Usaha Perorangan: NPWP pribadi pemilik usaha sudah cukup.
· Untuk Badan Usaha (PT, CV): Wajib memiliki NPWP Badan yang terpisah dari NPWP pribadi pemilik.
B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
· Apa itu? Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
· Kewajiban: Berlaku ketika omzet penjualan melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Di bawah itu, usaha non-PKP tidak perlu memungut PPN.
C. Sertifikat Elektronik (e-FIN)
· Apa itu? Sertifikat digital untuk mengakses aplikasi perpajakan online (e-Filing, e-Billing, e-Faktur). Wajib dimiliki untuk memudahkan pelaporan pajak.
—
Rangkuman dan Rekomendasi Berdasarkan Skala Usaha
Kesimpulan
Memilih legalitas usaha yang tepat adalah investasi untuk masa depan UMKM. Mulailah dengan NIB sebagai langkah pertama. Jika usaha sudah menunjukkan perkembangan, segera naik level ke bentuk badan hukum seperti PT Perorangan untuk melindungi aset pribadi Anda. Selalu konsultasikan dengan konsultan hukum atau akuntan jika Anda merasa ragu untuk memilih bentuk legalitas yang paling sesuai dengan visi dan misi usaha Anda.
